Home » , , » Karena ini pendukung ahok siap jadi hakim

Karena ini pendukung ahok siap jadi hakim

Menjadi hakin memang suatu perkara yang mudah. Tapi beberapa orang rela melakukan banyak hal agar bisa menjadi di posisi tersebut. Berbanding terbalik dengan apa yang selama ini kita rasakan. Untuk membela kepentingan ternetu, orang bahkan merasa lebih pintar dari hakin yang sedang bertugas.


Seperti beberapa komentar pendukung Basuki Tjahaya alias Ahok yang membela dengan gegap gempita atas sudutan dari netizen. Pada kasus warga Bukit Duri misalnya. Warga Bukit Duri Jakarta Selatan menang melawan Satpol PP Pemkot Jaksel terkait penggusuran normalisasi Kali Ciliwung. Hakim menyatakan gugatan warga diterima sepenuhnya.

Komentar netizen yang merasa lebih pandai dari hakim antara lain dari yan Setiawan yang mengatakan "ini bukan salah Ahok, ini salah gubernur Batavia waktu itu kenapa warga liar yg tinggal thn 1920 gak segera diusir.."

Atau komentar dari Steven "ini hakim perlu diperiksa, kalo begitu semua yang sudah tinggal lama akan menjadi hak milik, meskipun itu serobotan? aneh nih hakim."

Beberapa komentar tersebut di balas "Hahaha, pada lebih pintar dr hakim ya, kuliah hukum strata berapa sudah? Ilmu Tata Negara? Kalau bukan bidangnya ya dengar, simak, hormati !!!!"


Seperti yang ditulis di Detik dit com, perwakilan warga yang menggugat adalah Masenah, Ambrosius Maru, Siti Nurhikmah, dan Sandyawan Sumardi. Vonis itu diucapkan di PTUN Jakarta, siang ini. Duduk sebagai ketua majelis Baiq Yuliani dengan anggota Adhi Budhi Sulistyo dan Edi Septa Suharza. Tergugatnya adalah Satpol PP Pemkot Jaksel.

Vena mengatakan SP yang dikeluarkan oleh Pemkot Jaksel dan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar asas hukum pemerintahan yang baik. Meskipun dikatakan Pemkot Jaksel bahwa dalil keluarnya SP tersebut adalah perda ketertiban umum. 

Sebagaimana diketahui, penggusuran di kawasan Bukit Duri dilakukan pada 28 September 2016 oleh Pemkot Jaksel. Padahal warga sendiri tengah melakukan gugatan class action di PN Jakarta Pusat dan PTUN, secara norma hukum wilayah tersebut tidak dapat diganggu hingga mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. 



Sering dilihat